GEMPAR NEWS__(Makassar, 13 November 2025)-Pembahasan strategis tata ruang Kota Makassar kembali memanas namun penuh optimisme. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Mahyuddin, tampil mendampingi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam rapat koordinasi bersama Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.
Pertemuan itu menyorot isu krusial: sertifikasi aset publik, legalitas ruang kota, hingga percepatan penataan kawasan permukiman. Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmen penuh untuk mengamankan tanah-tanah publik yang selama ini dipakai untuk sekolah, fasilitas kesehatan, kantor kelurahan hingga rumah ibadah.
Baca Juga:
“Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal masa depan kota. Aset publik harus aman dari mafia tanah,” demikian penekanan dari jajaran Pemkot.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid merespons dengan tegas: kolaborasi pusat–daerah wajib diperkuat, terutama untuk percepatan sertifikasi tanah wakaf dan lahan masyarakat miskin ekstrem di seluruh Sulawesi Selatan.
Rapat ini sekaligus menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah antarinstansi dalam menyelesaikan masalah pertanahan yang selama ini menghambat pembangunan. Sinergi tata ruang dipastikan mengarah pada kota Makassar yang lebih inklusif, tertata, dan berkeadilan.
