Makassar– Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar menerima kunjungan Inspektorat Jenderal dalam rangka evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Tim penilai disambut langsung oleh Kepala Lapas Kelas I Makassar, Teguh Pamuji beserta seluruh jajarannya. Dalam sambutannya, Teguh Pamuji menyampaikan komitmen Lapas Makassar untuk terus berbenah dalam memberikan pelayanan yang bersih, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat, khususnya para warga binaan.
Baca Juga:
“Kami berkomitmen untuk menjadikan Lapas Kelas I Makassar sebagai contoh lembaga yang profesional dan bersih dari korupsi. Seluruh upaya dan inovasi yang telah kami lakukan bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang prima serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas,” ujarnya.
Tim Penilaian WBK melakukan evaluasi menyeluruh terhadap beberapa aspek di Lapas Makassar termasuk pelayanan kunjungan, pelayanan terpadu satu pintu, transparansi dalam pengelolaan anggaran, inovasi-inovasi pelayanan, serta upaya pencegahan korupsi. Selain itu, tim juga memberikan apresiasi atas beberapa inovasi yang telah diterapkan di Lapas, seperti digitalisasi layanan kunjungan serta program pembinaan berbasis teknologi.
Ketua Tim Penilai WBK, Dr. Iwan Santoso, S.H., M.Si. menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian penting dari proses penilaian menuju predikat WBK. “Kami melihat ada kemajuan signifikan di Lapas Kelas I Makassar, namun kami juga akan memberikan masukan dan catatan untuk perbaikan lebih lanjut. Predikat WBK bukan hanya soal pencapaian, tetapi lebih kepada keberlanjutan komitmen dalam menjaga integritas dan pelayanan yang optimal,” ungkapnya.
Kunjungan penilaian ini diharapkan menjadi dorongan bagi Lapas Kelas I Makassar untuk terus melakukan inovasi serta memastikan seluruh aspek pelayanan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi merupakan salah satu program nasional dalam reformasi birokrasi yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Lapas Kelas I Makassar optimis akan meraih predikat WBK dan terus mengedepankan pelayanan yang bersih serta berintegritas untuk kepentingan publik.[*]
