Baca Juga:
MAKASSAR || Gempar-news – Dalam rangka menyambut Hari Antikorupsi Sedunia (Harkordia) yang diperingati setiap 9 Desember, Komisi B DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan III. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi B DPRD ini dihadiri oleh berbagai mitra kerja, termasuk perwakilan dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta Camat. Makassar Selasa (10/12/2024).
Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kemajuan program-program yang telah dilaksanakan serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam upaya pemberantasan korupsi di Kota Makassar.
Camat Tallo, yang turut hadir dalam rapat, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kecamatan dan DPRD dalam upaya mencegah korupsi di tingkat lokal. “Kami di tingkat kecamatan berkomitmen untuk mendukung setiap inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntiabilitas. Kerja sama yang baik antara semua pihak sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi,” ujarnya.
Kehadiran Camat Tallo menambah semangat diskusi, di mana ia juga berbagi pengalaman terkait tantangan yang dihadapi di lapangan.
Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, dalam sambutannya, menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Rapat ini merupakan kesempatan bagi kita untuk melihat sejauh mana upaya kita dalam mencegah dan memberantas korupsi. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Harkorida bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga momentum untuk merefleksikan komitmen bersama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
Selama rapat, para peserta membahas berbagai isu terkait pelaksanaan program yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Beberapa mitra kerja menyampaikan laporan mengenai kendala yang dihadapi dalam implementasi program, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Diskusi yang berlangsung dinamis ini menunjukkan komitmen semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
Salah satu poin penting yang diangkat dalam rapat adalah perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Beberapa anggota DPRD mengusulkan agar dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam mengawasi jalannya pemerintahan. “Masyarakat harus dilibatkan secara aktif agar mereka dapat berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,”ungkap salah satu anggota Komisi B.
Rapat ini juga menjadi ajang untuk merumuskan rencana aksi yang akan dilaksanakan menjelang Harkorida 2024. Para peserta sepakat untuk mengadakan berbagai kegiatan, seperti seminar dan diskusi publik, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dengan dilaksanakannya Rapat Monitoring dan Evaluasi ini, diharapkan Kota Makassar dapat terus berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Harkorida 2024 diharapkan tidak hanya menjadi seremonial semata, tetapi juga menjadi titik tolak untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas pemerintahan. Melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, Kota Makassar diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Penajurnalis
